HUT Kostrad

KOMPAS Senin, 20-03-2000. Halaman: 4

Oleh: Hermawan Sulistyo

PADA pagi hari Senin, 6 Maret, saya “dijemput” petugas Kostrad, dibawa ke markas mereka untuk hadir pada HUT kesatuan tentara paling kuat di Indonesia itu. Salah satu faktor yang membuat saya “diundang secara tidak resmi” mungkin karena berbagai komentar saya belakangan ini mengenai mutasi besar-besaran di tubuh TNI. Komentar yang dipandang banyak orang “membela” sisa tentara yang lain, dan karenanya “pro statusquo”.

Kejadian yang tampaknya bersifat pribadi itu sesungguhnya menyiratkan kondisi yang tidak sehat dalam hubungan antara sipil, khususnya intelektual sipil, dengan militer di Indonesia. Pada masa lampau, dan bahkan hingga kini, kita hanya mengenal dua pola hubungan sipil-militer. Pertama, hubungan yang bersifat kooptasi dan eksploitatif. Kedua, hubungan yang bersifat konfrontatif. Kedua pola ini timpang dan sama sekali tidak seimbang.

Dalam pola hubungan pertama, intelektual sipil dikooptasi dan dieksploitasi militer. Dari sudut pandang sipil, tentara dilihat sebagai simbol kekuasaan sekaligus sumber ekonomi, karena menguasai sumber-sumber ekonomi. Akibat pandangan ini, intelektual sipil yang dikooptasi lalu “mengabdi” kepentingan militer dan menikmati sekeping kekuasaan serta, seringkali, setumpuk uang. Beberapa bahkan berperilaku “lebih tentara dari tentara sendiri.”

Pola hubungan kedua bersifat sebaliknya. Pola ini konfrontatif, dengan intelektual sipil menempatkan diri pada titik ekstrem perlawanan terhadap tentara. Mereka merasa hebat karena berani melawan salah satu tiang kekuasaan utama.

Paradigma tentara dalam memandang kedudukan (intelektual) sipil juga dikungkung kedua pola hubungan itu. Mereka beranggapan, seorang intelektual sipil yang mau bergaul dan berdekatan dengan tentara pasti bersedia dikooptasi dan “dibeli”. Sebaliknya, jika ada seorang sipil yang memandang secara kritis terhadap kedudukan dan fungsi tentara akan dianggap berseberangan dan pantas untuk “dikerjain”.

Kedua pola hubungan itu menafikan pandangan dan sikap netral, yaitu tidak dikooptasi tetapi juga tidak “meminta” untuk “dikerjain”. Seseorang yang dikenal dekat dengan kalangan militer tetapi tiba-tiba bersikap kritis akan dipandang dengan sinis, bahwa ia sudah tidak lagi mendapatkan rezeki dan sekeping kekuasaan dari tentara. Sebaliknya, seseorang yang dikenal kritis terhadap tentara dan tiba-tiba tampak membela tentara, dipastikan (secara salah) sudah “terbeli”.

***

DALAM dunia Indonesia Baru, persepsi kedua pihak seharusnya setara, sehingga paradigma ekstrem dari kedua pola hubungan itu tidak ada lagi. Di bawah situasi ideal demikian, seorang (intelektual) sipil akan sanggup berdiri dengan kepala tegak dalam berhadapan dengan seorang jenderal, misalnya. Sebaliknya, seorang perwira juga tidak lagi dilekati sikap memandang rendah terhadap warga sipil, atau curiga atas sikap-sikap warga sipil yang kritis terhadap diri mereka.

Kerangka pandangan seperti itulah yang harus digunakan dalam melihat mutasi para perwira belakangan ini. Secara umum, kalangan sipil sudah sepakat, tentara harus kembali ke fungsi pokoknya, yaitu pertahanan eksternal, atau defense. Ikut melekat dalam proses ini ialah pengembalian supremasi sipil atas militer. Dalam bahasa “pergerakan”, proses ini disebut “mengembalikan tentara ke barak”. Suatu wacana yang sesungguhnya sudah berkembang luas di kalangan para perwira tinggi dan menengah TNI, terutama sejak dicanangkannya program reformasi internal mereka.

Dengan demikian, persoalan pokok bukan lagi apakah perlu, atau bisa, dilakukan pengembalian fungsi utama militer. Persoalan sesungguhnya adalah, kapan hal itu akan dilaksanakan dan dengan program apa saja. Di sinilah kalangan sipil dan TNI sendiri berbeda strategi, baik antarkedua kalangan itu maupun secara internal di dalam tubuh masing-masing. Mutasi para perwira TNI yang lalu, jelas berada pada persimpangan pandangan dan strategi ini.

Kalangan sipil yang setuju, dan malah mendorong mutasi itu berpandangan, Agus Wirahadikusumah dan “kelompoknya” adalah perwira yang mewakili pemikiran reformis. Pada awal reformasi, mereka diujungtombaki empat perwira tinggi, yang di kalangan terbatas dijuluki “Gang of Four”, yang salah satunya adalah Agus WK sendiri.

Umumnya para tokoh sipil memandang promosi Agus WK dan kawan-kawan sebagai kemenangan “kubu reformasi” dan pengembalian supremasi sipil atas tentara, karena Gus Dur (atau siapa pun yang dapat memanfaatkan akses padanya) berhasil (istilah Nurcholis Madjid) “membuldozer” TNI. Sesuatu yang dirasa sulit dilakukan sebelum Jenderal Wiranto digeser dari jabatannya selaku Menko Polkam.

Dalam konteks ini pula, naiknya Agus WK dan kawan-kawan dipercaya mampu membuldozer kekuatan pendukung Wiranto di kalangan TNI. Para perwira di “kubu Wiranto” dipercaya mewakili kekuatan status quo yang antiperubahan, sehingga menggusur mereka berarti menghabiskan kekuatan status quo melalui “de-Wiranto-isasi”. Reaksi keras kalangan TNI terhadap promosi Agus WK dan kawan-kawan, yang diwakili Letjen Djadja Suparman, diyakini sebagai reaksi balik kekuatan “anti-perubahan”.

***

ADA banyak alasan untuk menyangkal argumen-argumen itu. Pertama, tidak seorang pun dapat mengklaim sebagai “Bapak Reformasi” di TNI, karena reformasi mereka jauh terlambat dibanding reformasi yang terjadi di luar TNI dan karena proses reformasi internal TNI merupakan hasil kerja banyak perwira, bukan hanya satu kelompok saja. Ada banyak perwira yang berpikiran serupa dengan yang dikemukakan Agus WK, tetapi mereka menerapkannya secara internal dan tidak mau berbicara ke luar.

Sebagai contoh dari alasan pertama ini ialah gagasan mengenai penghapusan koter (komando teritorial), mulai dari Kodam hingga Koramil, bahkan Babinsa. Publik tercengang saat Agus WK berbicara lantang mengenai perlunya Kodam dihapus. Mungkin mereka akan sama tercengangnya kalau tahu, bahwa Renstra TNI 1999-2004 yang mengembangkan jumlah Kodam menjadi 17 seperti sekarang ini justru ditandatangani Agus WK sendiri, sebagai Ketua Pokja-nya!

Kedua, memilah tentara menjadi dua kelompok di seputar Wiranto (yang disuarakan Djadja) dan Agus WK adalah terlalu menyederhanakan, dan bahkan salah mengenali akar persoalannya. Hampir semua perwira menolak pandangan semacam ini.

Salah satu tolok ukur kepemimpinan seorang perwira adalah pengalaman dan kemampuannya di lapangan. Dari ukuran ini, Wiranto bukan tokoh ideal bagi mayoritas perwira. Sedikit perwira yang ada di seputar Wiranto lebih menjadikannya sebagai patron politik ketimbang perwira atasan. Dalam bahasa awam, Wiranto “tidak punya akar.” Reaksi keras terhadap Agus WK secara kebetulan memang bisa menguntungkan posisi Wiranto, tetapi salah sama sekali jika dibaca sebagai dukungan terhadap Wiranto. Reaksi itu harus dibaca, Agus WK dan kawan-kawan justru satu tipe dengan Wiranto, yaitu “perwira salon” yang kariernya lebih banyak di staf atau ruang kuliah.

Ketiga, seorang panglima yang sejak awal menghadapi masalah kepemimpinan sulit diharapkan bisa mewujudkan gagasan-gagasannya, kecuali ia berhasil menumbuhkan kepatuhan anak buahnya. Tanpa perubahan sikap yang radikal dari kedua pihak (komandan dan anak buah), maka kepemimpinan baru sama sekali tidak akan efektif. Undangan yang hadir dalam HUT Kostrad jelas melihat tantangan kepemimpinan Agus WK ke depan.

Yang keempat, dan terakhir, kata kunci keberatan atas pengangkatan Agus WK dan kawan-kawan adalah sikap ambivalensi kalangan sipil. Di satu pihak, tentara diminta tidak berpolitik dan hanya mengurusi dirinya sendiri. Namun, ketika ada seorang perwira yang suka berbicara politik, dengan isi yang dianggap bagus, maka perwira itu disanjung-sanjung dan diberi “tempat politik”. Langkah terbaik sesungguhnya adalah memberikan kesempatan kepada TNI untuk memilih sendiri perwira-perwira lapangannya, dengan “pesan” Presiden, supaya tidak mencampuri urusan politik. Satu-satunya pejabat yang boleh berbicara politik adalah Menhan.

Dorongan sipil yang terbaik bagi proses kembalinya TNI ke fungsi pertahanan ialah mencegah perwira mana pun yang suka berbicara, apalagi bermain, politik, dari posisi kemiliteran. Siapa pun perwira itu, dan se-reformis apa pun pemikirannya. Jika yang terjadi sebaliknya, maka setiap perwira akan berusaha mencari cantolan (patronase) politik kepada kekuatan politik di luar institusinya, sehingga kita tidak pernah berhasil mendorong lebih cepat kembalinya TNI pada fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan.

Ke depan, biarlah TNI menyelesaikan urusannya sendiri. Namun, hubungannya dengan dunia politik sipil harus diagendakan kalangan sipil sendiri, untuk mereka kerjakan melalui garis komando yang dimiliki. Seorang perwira yang berbicara (apalagi terlibat) politik harus segera di-disiplin-kan oleh Menhan atau Presiden sendiri, dan bukan diberi jabatan komando. Sekali lagi, siapa pun perwira itu!

*Hermawan Sulistyo, Direktur Eksekutif Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP).

Advertisements