Tidak Pernah Kepercayaan Rakyat Turun Serendah Ini

Tempo, Edisi 45/02 – 10/Jan/1998

Wawancara Hermawan Sulistyo:

Kekuasaan Orde Baru sudah mencapai batas maksimalnya, ujar pengamat Arbi Sanit. Dosen Universitas Indonesia itu agaknya meninjau faktor politik sebagai pondasi paling dominan guna tegak atau runtuhnya suatu rejim kekuasaan. Jika Orla tumbang dalam sepuluh tahun, maka Orba hanya mampu tegak 30 tahun.

Hermawan Sulistyo, doktor ilmu sejarah dari Arizona State University, punya pandangan berbeda. Menurutnya, tidak semua rejim-rejim yang berkuasa itu mengalami siklus pergantian kekuasaan dalam kurun waktu dua puluh tahunan atau tiga puluh tahunan. Sejarah tidak linear, sesuatu yang terjadi di suatu negeri belum tentu bisa menjadi kenyataan di negeri lain.

Apalagi menurut Hermawan pergantian perdana menteri Thailand akibat gempuran krisis moneter, juga disertai reaksi keras oleh kelas menengahnya. “Mereka yang berdemonstrasi di Thailand itu dari kalangan kelas menengah yang berdasi.” Untuk kasus di Indonesia hal itu menjadi berbeda, kelas menengah kita belum terlalu merasakan dampak krisis ini, mereka baru pusing tidak bisa membayar kredit rumah dan mobilnya”, katanya.

Krisis di Indonesia baru akan berbahaya kalau rakyat sudah tidak bisa lagi membeli beras, menyekolahkan anaknya, dan tidak lagi bisa naik bus kota, kalau itu sudah terjadi itu pertanda gawat, ledakan sosial bisa terjadi kata Hermawan. Untuk itulah Hermawan memprediksikan sampai tahun 1998 mendatang, krisis ini belum terlalu membahayakan.

Apa saja prediksi sejarawan LIPI ini tentang posisi DPR dan ABRI dalam demokratisasi di tahun-tahun mendatang? Berikut wawancara Edy Budiyarso dari TEMPO Interaktif dengan Hermawan Sulistyo, 40 tahun, di kantor LIPI Jakarta, pada Jum’at 27 Desember 1997 lalu.

 

Menurut Arbi Sanit tahun 1997 adalah batas maksimal sistem otoriter Orde Baru, menurut Anda?

Kekuasaan rejim Orde Baru kemungkinan tidak akan berakhir di tahun 1998 ini. Karena akan ada sirkulasi elit yang segar, sehingga rejim ini masih akan bertahan. Tetapi, kalau pembicaraan hanya seputar kekuasaan Pak Harto, prediksi itu menjadi benar. Situasi sekarang ini menjadi titik nadir dari kekuasaan Orde Baru. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Orde Baru, kepercayaan masyarakat itu turun serendah sekarang ini.

Orde Lama hanya mampu bertahan sepuluh tahun, menurut Anda apakah Orde Baru akan mampu bertahan lebih dari 30 tahun di tengah krisis ekonomi yang menerjang Indonesia?

Ini pandangan siklikal. Memang banyak pengamat politik yang melihat perjalanan sejarah suatu rejim dalam satu siklus. Misalnya pemberontakan PKI dianggap sebagai bagian dari siklus dua puluh tahunan. Saya tidak percaya dengan pandangan itu. Menurut saya sejarah tidak berulang secara siklus, tidak linear. Walaupun ada proses-proses yang berkesinambungan, tetapi tidak siklikal dan tidak linear. Satu masyarakat yang berkembang tidak dipastikan akan menjadi maju, karena ada juga suatu negara yang sudah maju kemudian hancur. Ada banyak faktor lain yang tidak hanya memperhitungkan resiliensi atau ketahanan suatu rejim.

Apakah krisis ketidakpercayaan yang meluas di kalangan masyarakat kepada pemerintah bukan merupakan pertanda ke arah kehancuran suatu rejim?

Bisa ya, juga bisa tidak. Agak sulit. Karena ini bukan hitung-hitungan matematika. Ada banyak konjungtur peristiwa yang bisa mendekat dan menjauh. Jadi, kalau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat bisa mengatasi krisis ini, maka gejolak sosial bisa tidak ada. Tetapi, kalau memang tidak bisa diatasi maka gejolak sosial bisa terjadi. Yang pasti, faktor pemicu itu tidak hanya faktor ekonomi saja, atau kesehatan presiden saja. Ada banyak sekali faktor yang berpengaruh.

Bagaimana dengan himbauan pemerintah untuk mengencangkan ikat pinggang guna mengatasi krisis, sementara aparatur pemerintah dan keluarganya (isteri-isteri pejabat) tidak memberikan contoh kongkrit?

Menurut saya krisis yang terjadi sekarang ini belum sampai kepada rakyat bawah. Dollar yang meroket dalam waktu terakhir ini belum dirasakan dampaknya oleh rakyat di bawah. Jadi derajat kepercayaan masyarakat itu memang rendah, tetapi belum sampai meletup. Ini disebabkan adanya pergeseran pola konsumsi. Sekarang ini orang-orang baru mulai mengurangi kegiatan rekreasi dan mengurangi pembelian barang-barang kebutuhan tersier. Rakyat belum sampai tidak mampu membeli beras yang menjadi kebutuhan pokok, belum mengalami kesulitan menyekolahkan anak-anaknya, belum sampai tidak bisa naik bus kota. Kalau persoalan dasar ini sudah tidak bisa dipenuhi lagi, baru berbahaya.

Jadi, pada kondisi tingkat kepercayaan masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu yang abstrak, maka pada saat itulah rakyat menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah dan berani bertindak. Satu tahun ke depan mungkin belum sampai ke sana, buktinya sekarang masih tenang-tenang saja..

Yang terjadi di Thailand, sampai Perdana Menterinya jatuh, itu karena desakan kelas menengah, mereka itulah yang paling kena dampaknya. Di Thailand, mereka yang turun ke jalan itu orang-orang berdasi. Di Indonesia belum terasa oleh kelas menengahnya, mereka baru sampai pusing, mulai tidak bisa bayar utang, leasing-nya makin berat, tetapi masih bisa bertahan.

Dengan kondisi seperti itu, apakah kekuasaan Orde Baru yang pada awal-awalnya menjanjikan harapan-harapan masih bisa dipercaya di masa depan?

Itu tergantung dari kelas mana orang yang melihat. Kelas menengah Indonesia masih melihat Orde Baru ini masih punya harapan. Contoh yang paling konkrit bisa dilihat dari kehidupan para penghuni real estat murah dan para penghuni KPR-BTN. Kelas menengah ke bawah ini yang selama ini menjadi pendukung Golkar, mereka merasa menikmati tetesan kue pembangunan. Mereka merasa kehidupan sekarang ini jauh lebih baik dari dua puluh tahun yang lalu. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Untuk itu harapan mereka masih besar.

Jadi, kalau mereka berharap ada perubahan itu, mereka ingin perubahan yang parsial saja, tidak menyeluruh. Misalnya dalam sirkulasi elite, mereka hanya mengharapkan menteri-menteri yang tidak benar saja yang diganti. Secara keseluruhan mereka masih berharap daya tahan ekonomi masih seperti sekarang ini, sehingga keuntungan-keuntungan yang mereka peroleh selama ini tidak hilang.

Kelas menengah kita ini apolitis. Karena kucuran pembangunan itulah yang menetes kepada mereka. Dan pada umumnya tetesan itu berasal dari kelas yang lebih atas yang dipercaya sebagai kapitalis-kapitalis semu yang amat tergantung kepada negara. Kalau ada kelas menengah yang tidak tergantung kepada negara, mereka sangat tergantung kepada kapitalis di atasnya. Jumlah mereka itu sangat besar di Indonesia, mereka tinggal di KPR BTN, real estat murah dari tipe 36-70-an.

Bagaimana peran kelas menengah itu dalam proses demokratisasi di bidang politik?

Sedikit sekali, sehingga demokratisasi menjadi sangat lambat. Untuk itu perlu ada forum dialog nasional yang bisa menjembatani pandangan-pandangan yang berseberangan atau berbeda. Kalau penguasa tidak suka melihat kelompok prodemokrasi berbuat ini dan itu, seharusnya kan dibiarkan saja. Drama Marsinah itu kan tidak ada dampaknya, mengapa harus dilarang. Karena aparatur negara sebelumnya sudah curiga kepada kelompok prodemokrasi. Demikian juga sebaliknya, kelompok prodemokrasi juga sudah mengambil sikap hitam putih. Mereka beranggapan bahwa siapa pun yang berhubungan dengan kekuasaan dianggap pasti brengsek.

Padahal, esensi demokrasi itu kan perbedaan pendapat. Kalau ada kelompok yang bekerjasama dengan pemerintah, seharusnya dibiarkan saja. Karena ada juga orang yang berada di dalam sistem itu yang juga bisa berbuat untuk demokratisasi.

Apakah efektif dengan dialog nasional, sementara di bawah masih ada intimidasi dari aparat terhahadap kasus penggusuran tanah?

Di lapis bawah ada gebuk dari aparat memang betul ada, tetapi ini sudah lebih baik ketimbang dua puluh tahun yang lalu. Sekarang ini orang yang menggebuki rakyat itu sudah berpikir dua belas kali. Misalkan saja, tentara menggebuk para demonstran besoknya seluruh dunia akan tahu, apalagi sampai mati. Jadi, walaupun penanganan aparat tidak semakin baik, pengawasan dunia internasional semakin gencar.

Selain itu?

Indikasi yang lain, di tahun 1970-an tidak ada orang yang percaya kepada DPR. Tetapi, sekarang ini walaupun orang tidak percaya kepada DPR, kalau demonstrasi masih ke Senayan. Jadi, walaupun derajat keterwakilan DPR itu semakin lemah masih ada sedikit kepercayaan dari rakyat.

Melihat DPR yang tidak bisa banyak diharapkan, apakah sistem kepartaian yang ada sekarang ini masih bisa terus dipertahankan?

Untuk lima tahun ke depan tidak akan ada perubahan apa-apa, selama lima paket undang-undang politik masih tetap ada. Jadi, keadaanya masih akan tetap seperti sekarang ini. Hanya saja, Golkar tidak akan sebesar seperti sekarang ini. Karena secara alamiah, makin besar organisasi politik maka akan semakin besar pula kepentingan-kepentingan yang harus ditampung. Dan lima tahun ke depan, orang semakin kritis menunjukan pilihan-pilihan politiknya. Pilihan rakyat kepada PPP dan PDI akan semakin berani dan akan lebih meningkat.

Bukti yang paling dekat adalah dalam kasus PDI, walaupun PDI-nya sudah porak-poranda tetapi masih ada orang seperti Soerjadi berani masuk daftar calon PDI di Jakarta. Lantas ia tidak mendapat kursi, itu di luar perhitungan. Itu menunjukan bahwa rakyat semakin berani dalam menentukan pilihan politiknya. Perubahan pada struktur politik, sampai sekarang ini belum kelihatan tanda-tandanya. Mungkin setelah lima tahun ke depan, baru orang mau melakukan perubahan-perubahan itu.

Rudini mengusulkan dalam pemilu mendatang orang tidak lagi memilih tanda gambar, melainkan memilih orang. Apa bedanya memilih orang dengan sistem distrik?

Sudah saatnya pemilu itu dilakukan dengan sistem distrik. Orang Golkar sering beralasan dengan sistem distrik ini, maka dari Aceh sampai Irian Jaya yang akan terpilih adalah orang Golkar semua. Itu tidak apa-apa, selama orang Golkar itu memang benar-benar mewakili rakyat dari daerah pemilihannya. Jadi, kalau PPP dan PDI kalah dari Golkar, tidak menjadi masalah selama wakil-wakil Golkar itu memang mewakili rakyatnya.

Yang kedua, sirkulasi elite tidak lagi bisa seperti sekarang ini. Pemilu, anggota DPR dilantik, sidang-sidang MPR lima tahun sekali. Sehingga pada akhirnya Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada DPR yang mengangkatnya. Kritik terhadap masalah ini sudah banyak sekali dilontarkan orang, tetapi orang tidak pernah berpikir kalau pemilunya saja yang dibuat dua kali dalam lima tahun. Pemilihan wakil rakyat itu tidak satu kali dalam lima tahun, bisa dua kali. Soal teknis itu bisa diatasi, tetapi prinsip dasarnya itu.

Untuk memperbaiki kondisi sekarang ini di mana sentralisasi kekuasaan ada pada presiden, bagaimana dengan ide perubahan sistem presidensial kepada sistem pemerintahan parlementer?

Dengan sistem yang sekarang ini DPR itu sudah kuat posisinya. Karena DPR memiliki hak interpelasi, hak budget, hak angket. Hanya saja hak-hak itu tidak bisa difungsikan karena struktur makro politiknya tidak mendukung. Supra struktur politik kita tidak memungkinkan penggunaan hak-hak DPR itu semaksimal mungkin.

Selain itu, untuk mengubah sistem presidensial kepada sistem parlementer harus ada perubahan UUD 1945, atau menggantinya dengan UUD yang baru. Untuk menuju ke sana rasanya sangat sulit. Kalau ada kelompok yang paling keras dan paling reformatif pun, saya kira tidak akan sampai ke arah sana. Saya kira banyak orang yang tidak rela bila terjadi pengubahan UUD 1945. Yang penting adalah membatasi kekuasaan presiden pasca Soeharto nanti, itu betul.

Selain itu kekuasaan eksekutif jangan sebesar sekarang ini. Saya melihat arahnya akan ke sana. Karena dalam teori politik klasik ada istilah zero sum game yaitu permainan jumlah kosong. Jumlah permainan dalam politik yang dibagi-bagi itu jumlahnya sama, sehingga jika ada suatu kelompok politik yang bertambah kekuasaannya maka ada kelompok politik lain yang jumlah kekuatan politiknya berkurang. Karena jumlah yang diperebutkan tetap sama, sehingga kalau kekuasaan eksekutif berkurang, padahal kekuasan legislatif juga tidak bertambah, maka ada kelompok lain yang bertambah besar kekuatannya. Misalnya saja kelompok penekan, interest group, lobi-lobi politik. Mereka itu merupakan bagian dari mozaik kekuasaan yang bertarung untuk jumlah kekuasaan yang tetap sama.

Siapa saja yang bisa termasuk kelompok penekan itu?

Orang seperti Gus Dur yang memimpin warga NU dengan jumlah umatnya sampai tiga ribu umat lebih, kan besar kekuatannya. Sedangkan dia menjadi anggota MPR pun tidak, Amien Rais juga tidak menjadi anggota MPR. Menurut saya, orang-orang seperti Gus Dur dan Amien Rais inilah yang akan memperoleh kekuatan yang besar tanpa harus berada dalam institusi politik formal. Bayangkan saja orang yang memiliki pengikut lebih dari sepuluh ribu umat tidak masuk ke MPR, sedangkan orang yang tidak punya teman bisa duduk di sana. Sehingga ada joke, mengapa mereka yang tidak punya teman itu bisa masuk menjadi anggota MPR, karena mereka bukan wakil rakyat tetapi wakil golongan, terutama golongan ABG (anak baru gede). Kan ada anggota DPR atau MPR yang usianya baru 22 tahun. Perkara suka atau tidak suka itu urusan lain, yang harus menjadi anggota DPR/MPR adalah orang-orang yang punya massa, punya sikap, untuk itu seharusnya dihargai.

Bagi mereka yang masih berpeluang ikut dalam permainan politik formal, seperti Megawati Soekarnoputri, kira-kira trend isu apa yang bisa menguatkan kembali posisinya?

Isu ekonomi politik. Karena masalah ekonomi politik itu menyentuh hajat hidup dari semua orang yang paling mendasar.

Isu ekonomi politik seperti apa yang mengangkat kelompok Mega?

Jika orang-orang simpatisan Megawati sudah tersinggung kepentingan ekonominya, maka Megawati akan memperoleh dukungan yang lebih kuat lagi dan bisa saja naik kembali.

Apakah tidak isu-isu seperti nasionalisme misalnya?

Kalau PDI dianggap lebih nasionalis, orang Golkar akan marah. Kalau orang PDI menyatakan dirinya sebagai orang religius, nanti orang PPP marah. Jadi tidak akan ada lagi isu-isu idiologi, semuanya adalah pragmatisme.

Menurut Anda apakah rekayasa politik seperti kejadian yang dialami oleh PDI masih akan terjadi di tahun 1998?

Masih tetap akan bisa terjadi. Orang bilang kalau perhitungan ekonomi itu ceteris paribus, yaitu sektor-sektor non ekonomi kurang diperhatikan, dianggap tetap. Sekarang ini sebaliknya, perhitungan-perhitungan politik juga mengandaikan ceteris paribus, yaitu faktor-faktor non politik juga dikesampingkan. Padahal tidak juga begitu.Kalau perencanaan politik itu bisa dilakukan seperti perhitungan matematis, kita bisa aman melewati lima tahun ke depan. Yang berarti kita akan mulus-mulus saja sampai Sidang Umum MPR nanti.

Tetapi, siapa yang menyangka tahun ini akan terjadi krisis moneter, sehingga perhitungan politis berubah menjadi tidak akan aman sampai sidang umum MPR. Contoh lain, dua tahun yang lalu, siapa yang bisa memprediksikan dalam perusahaan yang prestisius seperti IPTN tiba-tiba buruhnya mogok. Tiba-tiba semua faktor tidak bisa dihitung dua tambah dua sama dengan empat, karena ada pemogokan, orang tidak puas. Tumpang tindih antara ekonomi dan politik inilah isu ke depan yang akan terus menjadi penting.

Bagaimana Anda melihat kekuatan Islam di masa depan?

Masih tetap dalam hitung-hitungan ceteris paribus. Seandainya NU pasca Gus Dur bisa memulihkan kondisi ekonomi warga nahdliyin ke tingkat yang lebih baik, maka resikonya akan kecil. Saya menghitung kelompok yang lebih besar dan berada di level bawah. Kalau ICMI itu hanya kelompok penekan saja, banyak tokoh ICMI yang tidak dikenal dalam organisasi pergerakan Islam. Beberapa orang ICMI yang berasal dari PMII dan HMI adalah orang-orang sekuler yang setelah masuk ICMI langsung menjadi pejuang Islam. Untuk itu saya lebih menghitung kelompok-kelompok yang garis agamanya jelas, seperti Muhammadiyah, NU, Dewan Dakwah Islamiyah. Bukan kelompok politik yang artifisial.

Beberapa waktu lalu Anda mengatakan bahwa suksesi Indonesia akan seperti Thailand, apakah itu memang akan terjadi dalam situasi Pak Harto bisa saja sakit?

Pernyataan saya itu masih dalam kaitan ceteris paribus, seandainya Pak Harto sehat terus, padahal kan tidak. Dan kalau berbicara sehat dan sakit, dokter pun tidak ada yang bisa meramalkan. Tidak ada orang yang bisa menjamin Pak Harto itu sehat terus atau sakit terus. Mungkin saja Pak Harto sehat sampai dua puluh tahun lagi, jadi kaitannya dengan ceteris paribus itu dalam pengandaian Pak Harto tetap sehat.

Kalau Pak Harto tetap sehat, Pak Harto akan melakukan suksesi seperti yang terjadi di Thailand, itu lima tahun lagi. Ia akan menjadi moral guardian, penjaga moral. Pandito itu kan penjaga moral. Orang kemudian menyalahtafsirkan bahwa Indonesia ini dalam bentuk kerajaan.

Agar kekuasaan presiden tidak berlangsung lama seperti sekarang ini, undang-undang dan peraturan apa saja yang perlu diubah atau revisi pasca Presiden Soeharto?

Soal kekuasaan presiden yang lama itu real politik, bukan soal konstitusi. Kalau real politik yang sekarang ini menghendaki, maka konstitusi itu bisa berubah. UUD 1945 itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Kalau besok pagi Pak Harto bilang UUD 1945 pasal sekian itu harus diubah, ditambah dengan kalimat ini-ini, pasti akan berubah. Sebab ini real politik. Dan kalau berbicara politik, kita akan berbicara kompleksitas pertarungan antar kelompok.

Dulu di Filipina Marcos berkuasa terus menerus sampai akhinya muncul undang-undang darurat. Sekarang ini Filipina membatasi kekuasaan presiden satu kali masa jabatan enam tahun. Itu sudah pasti. Dan sudah saya katakan pula, bahwa Bung Karno dan Pak Harto itu tokoh sejarah, sehingga tidak mungkin lagi kita akan menciptakan tokoh sejarah seperti itu. Presiden mendatang itu tidak akan lebih dari seorang manager, bukan lagi tokoh sejarah seperti sekarang dan masa lalu. Kalau ia sebagai manager, tidak akan boleh seperti tokoh yang sekarang ini.[]

Advertisements