Pemimpin yang Sekarang ini Sudah Gagal

TEMPO Interaktif, Edisi 47/02 – 24/Jan/1998

Wawancara Dr. Hermawan Sulistyo:

Agaknya barisan yang menolak Presiden Soeharto untuk menjabat sebagai Presiden RI yang ketujuh kalinya semakin bertambah panjang. Jika beberapa waktu lalu suara itu hanya terdengar dari kalangan intelektual dan mahasiswa, kini penolakan datang dari 19 peneliti LIPI. Mereka memang bagai “oase” di padang tandus birokrasi. Selasa lalu, 19 orang itu menyatakan keprihatinan dengan krisis yang terjadi sekarang ini dan menganggap perlu pergantian kepemimpinan nasional.

Bahkan, pernyataan keras dari pegawai “pelat merah” itu diumumkan bertepatan dengan pernyataan kesediaan Pak Harto untuk menjabat lagi ketiga ditanya oleh tiga jalur Golkar.

Alasan munculnya pernyataan keperihatinan dari 19 peneliti itu, antara lain, karena dampak krisis moneter yang disusul oleh krisis ekonomi sejak bulan Juli 1997 lalu dianggap sudah menyengsarakan masyarakat bawah. Harga-harga melambung. Wibawa pemerintah pun sudah jatuh. “Krisis yang terjadi sekarang ini lebih dari sekedar krisis ekonomi, harga-harga yang tidak menentu telah melampaui batas pengendalian diri masyarakat, membuat mereka sanggup “memakan” sesama saudara sebangsa. Solidaritas sosial turun ke titik nadir, sehingga kehidupan berbangsa menjadi semakin kehilangan maknanya,” begitu dinyatakan 19 peneliti itu.

Peneliti muda yang sebagian besar berasal dari Puslitbang Politik dan Kewilayah LIPI ini juga mengomentari perilaku pengelola kekuasaan. Kata mereka, pengelola kekuasaan negara telah membutakan nurani dan menganggap seolah-olah kehidupan bangsa ini berjalan seperti biasa. Sebagai akibatnya pemerintah menjadi lembam, stubborn dan jumud. Ditambahkan, krisis tidak diatasi dengan kearifan kenegarawanan, tetapi malah dijawab dengan mencari kambing hitam. Tidak ada satu pun pengelola kekuasaan negara yang bertanggungjawab bahwa krisis yang terjadi sekarang ini adalah akibat dari akumulasi kesalahan kebijakan pembangunan.

Dalam kondisi seperti itu, lanjut mereka, setiap kontribusi pemikiran dari luar lingkaran pengelola kekuasaan negara, selalu ditanggapi dengan penuh purbasangka dan kecurigaan. Bukan dengan kelegaan atas meluasnya partisipasi. Ruang publik sudah tertutup, sehingga pengelola kekuasaan negara tidak lagi memiliki kendali atas kekuasaan yang dipegangnya.

Kemudian, ditulis dalam pernyataan itu, pengelola kekuasaan negara lebih percaya pada kontribusi pemikiran asing ketimbang sumberdaya nasional sendiri. Sebagian terpenting program reformasi IMF, misalnya, sudah sejak lama disuarakan oleh berbagai kalangan di dalam negeri. Pengelola kekuasaan negara telah menutup mata hati dan nuraninya. Mereka mengabaikan kedaulatan rakyat.

Oleh karena kenyataan itulah 19 peniliti LIPI itu berkesimpulan bahwa krisis yang melanda bangsa ini memiliki akar-akar serta implikasi yang lebih dalam dari sekedar persoalan ekonomi. Yang kita hadapi adalah krisis harkat diri sebagai suatu bangsa.

Karena itulah peneliti LIPI sampai pada penilaian: pengelola kekuasaan negara telah gagal menjalankan amanat rakyat. Oleh karena itu, perlu pergantian kepemimpinan nasional yang mampu menjamin terlaksananya pembaruan yang komprehensif dalam bidang ekonomi dan politik secara damai. Lebih dari sekedar untuk memulihkan perekonomian, penyegaran kepemimpinan nasional akan memulihkan harkat diri kita sebagai suatu bangsa.

Mengapa para peneliti LIPI yang terdiri dari para pegawai negeri itu berani mengeluarkan pernyataan keras itu? Agaknya para peneliti muda LIPI yang tergabung dalam Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI ini “geregetan” melihat respon masyarakat yang adem ayem saja melihat krisis ekonomi yang berat ini. Padahal krisis itu tidak bukan main beratnya, dan sudah menimpa sebagain besar masyarakat, akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Angka kriminalitaspun mulai merayap naik.

Menurut Dr. Hermawan Sulistyo, 40 tahun, salah satu penandatangan pernyataan keprihatinan itu, dia dan kawan-kawannya tidak latah karena banyak mahasiswa yang telah lebih dulu berani mengeluarkan pernyataan yang tajam. Menurutnya, “Pernyataan ini sudah dibuat dua minggu lalu, tetapi masih harus ada persetujuan dari teman-teman peniliti LIPI,” katanya. Berikut wawancara doktor sejarah lulusan Arizona State University itu dengan Edy Budiyarso dari TEMPO Interaktif yang menemuinya seusai memberikan penjelasan kepada para wartawan gedung LIPI.

 

Bagaimana awalnya 19 peneliti muda LIPI ini sampai berani mengeluarkan pernyataan yang keras itu?

Awalnya kami ngobrol bersama teman-teman di kantor. Tidak ada gerakan apa-apa. Itu hanya gerakan moral saja.

Dengan meminta pemimpin nasional itu harus mundur?

Kalau pemimpin itu gagal, maka ia harus mundur atau tidak dipilih lagi. Pemimpin yang sekarang ini ‘kan sudah gagal. Buktinya krisis ini terus berkepanjangan.

Bagaimana dengan fakta bahwa tadi pagi Pak Harto bersedia dipilih lagi, setelah bertemu dengan pimpinan tiga jalur Golkar?

Pilihan itu mengandaikan tidak adanya perkembangan luar biasa. Ekonomi normal, politiknya normal, baru skenario itu bisa jalan. Keadaan sekarang ini seperti menambah api dalam sekam, bisa meledak setiap saat kalau terus begini. Padahal sekarang ini orang sudah mulai tidak bisa makan.

Kalau para pejabat-pejabat itu sikapnya masih tetap konservatif, itu karena mereka tidak tahu realitas yang sebenarnya. Seharusnya Harmoko itu menyamar, lalu mendatangi rakyat, ngumpul dengan tukang becak, datang ke warung-warung, ke pasar-pasar mendengarkan suara rakyat. Di sana orang-orang sudah mulai teriak-teriak.

Kenyataannya Pak Harto masih mau terus?

Kalau beliau masih mau terus ‘kan tidak akan terjadi perubahan. Kemungkinan pun tidak ada. Jadi kalau presidennya diganti rasanya masih ada harapan. Daripada presidennya tidak diganti, maka tidak akan ada harapan sama sekali.

Menurut Harmoko, pencalonan kembali Pak Harto itu berdasarkan hasil penelitian ke daerah-daerah?

Penelitiannya mana, siapa yang menjadi responden. Tukang becak mana yang ditanyai oleh Harmoko. Kalau penelitian itu dilakukan tiga tahun lalu, barangkali rakyat masih mendukung Pak Harto.

LIPI adalah lembaga penelitian yang bertanggungjawab kepada presiden. Mengapa sampai berani meminta presiden mundur?

Kami para peniliti LIPI itu ‘kan pegawai negeri dan yang menggaji kami adalah rakyat. Apalagi kami adalah abdi negara, bukan abdi pemerintah, seperti tulisan dalam lambang korpri itu (sambil menunjuk simbol korpri yang ada di depan ruang pertemuan, Red.). Jadi apa yang kami lakukan sekarang ini demi kepentingan negara.

Apakah pernyataan ini sebagai kekecewaan LIPI atas penelitian dwi fungsi ABRI dan pemilu yang tidak mendapat respon dari pemerintah?

Saya tidak tahu karena saya tidak ikut penelitian itu, sehingga saya tidak bisa komentar.

Sebelum membuat pernyataan ini, apakah didahului dengan penelitian?

Itu bukan soal kuantifikasi, tapi soal substansi hati nurani. Hati nurani ini tidak bisa diukur. Jadi kami tidak peduli lagi bahwa kebenaran penelitian itu harus didasarkan kepada hasil penelitian dan banyaknya jumlah peneliti. Yang menentukan pernyataan keprihatinan itu adalah kualitas dari suara itu sendiri.

Jadi ini murni keprihatinan terhadap situasi yang terjadi akhir-akhir ini?

Persoalan ini bukan semata persoalan ekonomi, tetapi sudah sampai pada persoalan harga diri bangsa. Martabat kita sebagai bangsa itu sudah tidak ada lagi. Diinjak-injak, digadaikan dan dijual kepada bangsa lain.

Apa kalian tidak takut dipecat dari LIPI?

Kalau kami takut, kami tidak akan membuat pernyataan ini. Kami merasa malu sebagai intelektual sampai takut tidak bisa mengisi perut. Kehormatan dan martabat kami lebih dari itu.

Apa harapan dari pernyataan keprihatinan itu?

Kami mengharapkan akan ada partisan yang bergerak. Kalau ada demonstrasi, itu bukan urusan kami lagi. Kami hanya menggelindingkan persoalan yang lebih kongkrit, lebih jelas menyuarakan hati nurani rakyat. Syukur-syukur Pak Harto dengar dan tidak mau maju lagi sebagai presiden. Meskipun hari ini dia bilang bersedia.

Apakah Anda tidak takut dianggap sebagai aktor intelektual jika muncul demosntrasi dari para partisan?

Kalau ada demonstrasi itu urusan mereka, kami sudah lepas tangan. Kami tidak hanya menyelematkan pantat kami masing-masing. Kalau mau tangkap-tangkaplah.

Apakah pernyataan ini sepengetahuan Ketua LIPI?

Tidak tahu. Biarkan saja dia tahu di koran besok pagi. Kalau mau dipecat, biarkan saja. Toh kalau kami disusahkan oleh dia (Ketua LIPI, red), kami juga bisa menyusahkan dia.[]

Advertisements