Suksesi Indonesia Akan Seperti Thailand

TEMPO Interaktif, Edisi 40/02 – 05/Des/97

Wawancara Hermawan Sulistyo:

SUKSESI selalu menarik dibahas. Apalagi, sejak Presiden Soeharto di ultah Golkar pada tanggal 19 Oktober 1997 lalu, mengungkapkan kata-kata lengser keprabon, madhed pandito—istilah-istilah suksesi khas kerajaan Jawa. Makna ungkapan Presiden itu, jika seorang tak lagi berkuasa, maka dia berdiri tegak sebagai begawan. Soalnya adalah: apakah ungkapan—apalagi tindakan—seperti diucapkan Kepala Negara itu relevan dalam konteks negara Republik ini. Paling tidak, ungkapan Pak Harto itu menunjukkan bahwa penafsiran tentang bagaimana suksesi akan berjalan di Indonesia rupanya masih bermacam ragam.

Isyarat suksesi sesungguhnya sudah berulangkali disampaikan Pak Harto. Dalam otobiografi, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, contohnya, banyak sekali ditulis sinyal-sinyal pergantian kekuasaan itu. Misalnya kutipan, Bahwasanya di antara anak-anak saya ada yang menyatakan pelantikan kali ini merupakan pelantikan yang terakhir sebagai Presiden buat saya, itu bisa dimaklumi. Memang usia saya yang sudah mencapai 67 tahun ini, pantas saja pelantikan saya ini yang terakhir buat saya. Kalau sampai selesai saya merampungkan tugas saya sebagai presiden masa bakti 1988-1993, berarti nanti pada usia 72 tahun, saya berhenti menjadi presiden..

Ketika itu ucapan tersebut dianggap sinyal yang sangat kuat akan terjadinya suksesi. Tapi sampai tahun 1997 ini Pak Harto masih tetap berada di kursinya.Yang menjadi masalah, bangsa Indonesia belum punya pengalaman suksesi dengan keadaan normal. Pergantian kekuasaan dari Bung Karno kepada Pak Harto sendiri, diawali oleh tragedi berdarah akibat percobaan kup yang gagal oleh PKI pada akhir tahun 1965. Sampai saat ini, semenjak diangkatnya Pak Harto sebagai Presiden penuh sejak 27 Maret 1967, bangsa ini belum pernah lagi melakukan suksesi.

Maka, ibarat setitik sinar di gua gelap, pernyataan Pak Harto tentang lengser keprabon itu segera saja ditafsirkan banyak kalangan sebagai kemungkinan terjadinya suksesi. Terutama jika dikait-kaitkan dengan segera berlangsungnya Sidang Umum MPR pada 1998 nanti. Soalnya adalah: apakah pergantian kepemimpinan negara itu akan berlangsung seperti aturan main yaitu dipilih oleh fraksi-fraksi MPR? Ataukah akan ditentukan sendiri oleh Presiden Soeharto dengan pengaruhnya yang kuat? Atau mengikuti falsafah Jawa tadi?

Hermawan Sulistyo, doktor sejarah dari Arizona State University mengatakan referensi sejarah bangsa Indonesia tentang negara republik itu masih dangkal. Kita baru 50 tahun mengadopsi sistem kenegaraan model Barat, sedangkan pengalaman ratusan tahun bangsa Indonesia adalah sistem kerajaan, katanya. Padahal, menurutnya 100 tahun itu bukan waktu yang panjang dalam perjalanan sebuah negara. Seratus tahun yang lalu tidak ada nama Indonesia, apalagi Republik Indonesia.

Kata peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini, Dengan lengser keprabon, Pak Harto berharap dapat memperlakukan kekuasaan itu seperti monarki konstitusional di Thailand. Dengan sistem itu Raja Thailand hanya berdiri di dalam kamarnya saja, Perdana Menteri yang datang melapor. Dengan kata lain, analisis Hermawan, Pak Harto masih tetap ingin berkuasa dengan cara yang lain.

Berikut ini bincang-bincang Edy Budiyarso dari TEMPO Interaktif dengan Hermawan Sulistyo, 40 tahun, yang ditemui di rumahnya di kawasan Depok, Minggu 30 Nopember 1997.

 

Apa makna suksesi dengan cara lengser keprabon dalam sebuah negara republik?

Perilaku ketatanegaraan Indonesia masih baru, 100 tahun yang lalu belum ada bangsa Indonesia, yang ada hanyalah kerajaan-kerajaan. Padahal dalam sejarah, 100 tahun itu bukanlah waktu yang lama. Jadi, kalau ada orang tua seperti Pak Harto yang mengalami tiga zaman—Belanda, Jepang dan zaman kemerdekaan—maka persepsinya tentang kekuasaan itu juga mengacu pada zaman yang lalu yaitu pada masa kerajaan. Pada saat itu, wayang dijadikan alat pendidikan, maka muncul istilah lengser keprabon atau madheg pandhito. Saat itu tidak ada referensi baru selain yang kuno itu. Apalagi Pak Harto agaknya tidak mau mempelajari konsepsi kebangsaan dari negara-negara lain.

Istilah republik itu sendiri adalah istilah asing. Bahkan nama Indonesia itu juga bahasa asing yaitu bahasa Yunani yang sepadan dengan mikronesia atau melanesia. Sistem ketatanegaraan, di mana ada presiden dan ada parlemen, itu konsep dari Barat. Sehingga terasa menggelikan kalau ada orang yang sengaja mencari-cari akar kebudayaan masa lampau negeri kita ini. Lebih menggelikan lagi kalau menuding orang yang berpikiran seperti saya ini dikatakan dipengaruhi oleh Barat.

Selain sistem ketatanegaraan, apalagi yang kita tiru dari Barat?

Konstitusi Indonesia. UUD 1945 kalau diperhatikan dari mukadimahnya, kalimat demi kalimat itu adalah adaptasi dari konstitusi Amerika. Sehingga menurut saya, kalau dalam sebuah Republik ada orang yang berkuasa terus-menerus, itu hanya orang yang tidak tahu diri saja. Apalagi sekarang ini, Pak Harto berusia 77 tahun, sedangkan rata-rata usia hidup manusia Indonesia adalah 54 tahun. Sesehat apa pun, dalam usia setua itu seseorang bisa mati mendadak. Persoalannya, rupanya Pak Harto ingin mundur dengan syarat anak-anaknya dan sistem politiknya tetap aman.

Kalau sekarang ini banyak istilah-istilah kerajaan Jawa dipakai, sementara dulu founding fathers kita mencita-citakan sebuah negara modern, apakah itu bukan langkah mundur?

Masalahnya pada perbedaan kemampuan individual saja. Orde Baru sebenarnya telah membuka diri terhadap gagasan dari luar, tetapi karena merasa terus diserang maka ia mencari pijakan kepada struktur di dalam. Misalnya konsepsi tentang negara, maka ia mencari kepada istilah-istilah lengser keprabon, madheg pandito. Inti sebenarnya adalah Pak Harto ingin tetap berkuasa dengan cara yang lain. Ia ingin berkuasa tanpa perlu dengan mengandalkan fisik seperti harus berpidato selama tiga jam.

Bisa lebih jelas?

Dengan lengser keprabon ia mengharapkan dapat memperlakukan kekuasaan itu seperti monarki konstitusional yang ada di Thailand. Di mana raja hanya berdiri di dalam kamarnya saja, Perdana Menteri yang datang melapor. Itu jelas berbeda dengan Lee Kwan Yew. Padahal banyak orang yang menganalogikan keinginan mundur Pak Harto itu seperti Lee Kuan Yew yang menjabat sebagai menteri senior. Ketika Lee KwanYew mundur dan menjabat sebagai menteri senior, yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan politik itu masih Lee. Baru setelah itu pelan-pelan dilepaskan.

Jadi Anda menganalisa Pak Harto akan meniru model suksesi Thailand?

Karena Pak Harto sudah terlalu tua, sedangkan untuk menjadi menteri senior masih terlalu operasional dan itu memakan energi yang banyak. Dengan lengser keprabon, madheg pandhito, ia akan seperti raja di Thailand yang tidak memiliki lagi kekuasaan operasional. Raja hanya akan memberikan wisdom, bukan policy. Ia berkeinginan menjadi orang terakhir yang dimintai pendapatnya apabila terjadi kekacauan. Dan dia masih mempunyai wewenang yang sangat menentukan. Saya melihat Pak Harto maunya ke sana.

Berarti Pak Harto tidak akan memiliki putra mahkota, karena ia hanya menjadi perestu agung?

Dalam masa transisi Pak Harto masih akan menentukan Si-A dan Si-B. Memang kalau persis seperti Thailand, Pak Harto akan membiarkan calon-calon penggantinya saling bertarung sendiri. Pemenangnya itulah yang akan mendapat restu. Di Thailand, Cuan Lek Pai dan Yong Chai Yut dibiarkan bertarung. Dan karena Cuan Lek Pai yang menang, maka raja tinggal merestui orang yang akan menjadi perdana menteri.

Seandainya terjadi kudeta oleh militer, jenderalnya akan menghadap raja. Raja sendiri tinggal merestui saja. Saya melihatnya Soeharto akan ke arah sana, karena itu tidak memerlukan tenaga yang berat, ia hanya membutuhkan sedikit energi tetapi ia masih memegang the ultimate power, kekuasaan mutlak. Dugaan saya ini juga didasari setelah saya melihat Pak Harto ketika menuruni tangga Ka’bah—saat menjalankan ibadah umroh belum lama ini—sudah harus digandeng, walaupun ia masih kelihatan sehat. Apalagi ketika lari-lari sa’i, terlihat fisiknya sudah sangat berat sekali. Dengan kondisi fisik seperti itu, maka posisi sebagai pemegang kekuasaan mutlak di belakang layar itu yang dia incar.

Anda yakin semua kebijakan negara ini selalu berada dalam kendali Pak Harto? Bagaimana peran orang-orang di sekitarnya?

Saya curiga banyak orang yang memanfaatkan situasi seperti sekarang ini dan Pak Harto sendiri memang seringkali menerima begitu saja. Misalnya, banyak orang yang menyatakan keputusan ini dan itu sebagai keputusan Pak Harto, jangan-jangan itu malah keputusannya sendiri. Saya tidak melihat orang seperti Habibie itu meminta petunjuk kepada Presiden Soeharto, saya yakin banyak keputusan dia buat sendiri. Dengan kenyataan seperti itu, maka citra pengambilan keputusan itu selalu berada di tangan Pak Harto dan Pak Harto memang selalu mengesankan seperti itu. Jadi asumsi saya ke depan, suksesi Indonesia akan seperti kasus Thailand, karena model ini tidak menuntut persyaratan fisik yang besar dibandingkan model Singapura seperti yang dijalankan Lee Kwan Yew.

Bagaimana Anda melihat kejadian suksesi tak mulus tahun 1966?

Pergantian Bung Karno oleh Soeharto secara prosedural dan sistemik tidak ada yang salah. Bahwa di balik proses itu ada tekanan politik, itu sesuatu yang normal. Titik akhir kekuasaan Bung Karno itu setelah sidang MPRS yang menolak pidato Nawaksara, bukan Supersemar. Karena Supersemar itu perumusannya sangat operasional. Dan saat itu tidak ada hak dari kepala negara untuk mengalihkan kekuasaaannya kepada Pak Harto. Saya sangat yakin prosedur itu konstitusional, dalam pengertian masih dalam sistem dan mengikuti prosedur. Walaupun pengertian konstitusional itu hanya bungkusnya saja, karena anggota-anggota MPRS sebanyak 70 persen itu diangkat (pengemban Supersemar, Red.) sehingga derajat keterwakilannya sama saja seperti MPR sekarang. Tetapi itu persoalan lain, itu perkara legitimated atau tidaknya MPR, bukan persoalan suksesi.

Mengapa para pemimpin bangsa ini susah diganti? Apakah ada kaitannya dengan budaya politik yang disebut tumpas kelor yaitu penyingkiran habis-habisan lawan-lawan politiknya setelah pergantian kepemimpinan?

Ya. Ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat Pak Harto sangat berhati-hati, termasuk kepada menantunya sendiri yaitu (Mayjen) Prabowo. Karena, suka atau tidak suka, Pak Harto telah menjadi tokoh sejarah. Sehingga perlakuan orang yang dekat dengan dia menjadi berbeda dibandingkan dengan pemimpin lain dalam ukuran normal. Dulu Bung Karno juga sudah melegenda, menjadi tokoh sejarah, sehingga pada saat itu juga ada kesulitan mencari siapa penggantinya. Dengan posisi seperti itu, sekarang ini hampir dipastikan tidak ada orang yang berani mengatakan tidak kepada Pak Harto.

Mengapa?

Karena dia telah berkuasa hampir 30 tahun. Pada sepuluh tahun pertama ia menjadi presiden, mungkin ia masih bisa mendengar orang mengatakan tidak bisa, tidak berani, tidak mungkin Pak. Sekarang ini kata tidak hampir tidak ada lagi dalam kamus Pak Harto. Sehingga dia sendiri tidak lagi mempuyai kontrol untuk dirinya sendiri.

Apakah Pak Harto tidak percaya kalau bangsa Indonesia adalah bangsa pemaaf?

Bangsa Indonesia itu bukan bangsa pemaaf. Manusia Indonesia itu pendendam. Bayangkan saja, hanya karena tujuh jenderal dibunuh, 500 ribu orang mati karena dendam itu. Secara kolektif bangsa Indonesia itu bangsa pendendam, dendam kepada masa lalu, dendam kepada lawan-lawan imajiner yang sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa.

Mengapa bisa demikian?

Karena kita tidak punya sejarah yang cukup kuat mengenai identitas kebangsaan kita. Ingatan kolektif kita tidak cukup kuat memberi tahu bahwa kita ini satu bangsa, sehingga ukuran satu-satunya dan pertama-tama adalah siapa yang menang dan siapa yang memiliki kekuasaan berlebih terhadap orang lain. Termasuk terhadap kelompok lain. Ini yang terjadi sekarang ini.

Sekarang ini kebanggaan sebagai warga bangsa Indonesia juga sudah tidak ada lagi. Dulu pada jaman Bung Karno, kita masih bangga menyebut diri sebagai bangsa Indonesia kepada bangsa lain di luar negeri. Sekarang ini siapa yang masih bisa ngomong dengan suatu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia bila berhadapan dengan bule. Tidak perlu dengan bangsa kulit putih, dengan Malaysia saja kita minder. Sampai tahun 1970-an orang Malaysia masih menganggap bangsa Indonesia sebagai saudara tuanya, bangsa Malaysia masih belajar dari Indonesia. Menteri Penerangan Malaysia itu lulusan UI, dan banyak yang lain yang belajar di UI dan UGM Yogya.

Jangan-jangan Pak Harto masih melihat ada musuh-musuh Orde Baru, dan karena itu terus bertahan?

Untuk memulai, memang tidak ada orang yang berani. Tetapi sekali saja ada peristiwa yang memungkinkan orang untuk memulai, maka banyak sekali orang yang mau. Seandainya saja tiba-tiba Pak Harto itu sakit keras dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, pasti akan muncul mereka-mereka itu. Jadi jangan salah, masih banyak musuh Pak Harto. Ketidakpuasan yang kini terjadi jangan dikira hanya pada orang kecil saja, menteri-menteripun jangan dikira semuanya senang kepada Pak Harto. Para menteri itu, kalau sekarang ini ia menjilat, itu untuk pengamanan posisi saja.

Apa karena itu Pak Harto ingin selalu melindungi diri dan keluarganya dengan cara memilih loyalis-loyalis di sekitar dirinya?

Tidak bisa, Pak Harto tidak selamanya bisa mengendalikan keluarganya. Siapa yang bisa menjamin bahwa sesama anak-anaknya Pak Harto selalu kompak. Selama kue itu dibagi-bagi dan kue itu ada maka masih aman. Kalau kuenya tidak ada maka akan terjadi rebutan. Ini bisa terjadi karena bangunan kekuasaan orde baru ini dilandasi pada pembagian kue-kue, walaupun tidak merata betul.

Adalah Pak Harto juga yang menginginkan dihidupkan kembali Tap MPR tentang pelimpahan kekuasaan MPR kepada mandataris, untuk apa?

Saya kira itu langkah taktis orang-orang di sekeliling Pak Harto saja. Bisa saja ide itu memang datang dari Pak Harto, tetapi kalau tidak ada orang yang bersemangat berteriak-teriak mengatakan itu penting dihidupkan, barangkali juga tidak akan ditindaklanjuti. Orang-orang yang berteriak mengatakan penting Tap MPR itu adalah mereka yang mendapatkan kue. Orang yang kebagian kue-kue pembangunan ini selalu berharap bisa mempertahankan kue dan mungkin mendapatkan kue yang lebih besar dengan melakukan move-move politik seperti itu. Saya sendiri tidak yakin Pak Harto itu bisa dikendalikan oleh pengikut-pengikutnya, karena Pak Harto tidak sudah tidak punya anak lagi.

Maksud Anda Pak Harto tidak membutuhkan Tap MPR itu?

Tanpa Tap MPR itu jumlah kekuasaan yang dipegang dan dimanfaatkan oleh Pak Harto itu sama. Mau satu Tap MPR atau 200 Tap MPR, kekuasaan Pak Harto dalam politik riil akan tetap sama. Jadi menurut saya, ide menghidupkan kembali Tap MPR berasal dari orang-orang di samping kiri-kanan Pak Harto yang khawatir.

Apalagi yang bisa Anda jelaskan jika Tap pelimpahan kekuasaan itu dilahirkan nanti?

Tap MPR itu malah menunjukkan merosotnya kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Harto. Sepertinya, dengan Tap itu, Pak Harto tidak yakin lagi dengan kekuasaan yang ia pegang itu. Karena Pak Harto pasti tahu bahwa banyak orang yang menginginkan periode kekuasaannya berakhir. Itu indikasi kekuasaan Pak Harto menurun dalam politik riil, sehingga ia perlu back-up yaitu Tap MPR tadi.

Ada dugaan bahwa dengan Tap pelimpahan kekuasaan itulah Pak Harto akan melakukan suksesi?

Tidak begitu. Tap MPR itu seharusnya berlaku dalam kondisi darurat. Yakni kondisi yang memberi kewenangan absolut kepada Presiden atas nama kelangsungan pembangunan. Sebenarnya, tanpa Tap itu pengendalian roda negara dan bangsa ini tetap sama. Jadi, Pak Harto hanya akan melakukan intervensi dalam posisinya sebagai pandhito. Dan saya yakin Pak Harto akan melakukan itu, karena apa yang ia ucapkan biasanya ia laksanakan. Itu ciri sikap Pak Harto.

Jadi?

Lebih menarik membahas situasi pasca Soeharto. Karena pengganti Pak Harto nanti akan menjadi manajer yang penting. Dan ini lebih menarik dan lebih penting dari pada memikirkan Soeharto sekarang ini. Karena sampai lima tahun mendatang tidak akan ada yang bisa kita perbuat. Yang bisa dilakukan dalam lima tahun ke depan hanyalah menyiapkan rejim pengganti pasca Soeharto. Karena periode sekarang ini sudah hopeless, sudah lewat. Orang ngomong tentang kekuasaan Pak Harto itu sudah sejak tahun 1975, toh tidak ada perubahan apa-apa.

Maksudnya?

Pertarungan yang paling menentukan adalah pertarungan untuk menentukan sirkulasi elit dalam lima tahun ini. Dan kalau kita gagal melakukan sirkulasi elit yang fresh, dan punya hubungan baik ke bawah, maka bisa berbahaya bagi kehidupan kebangsaan. Kalau anggota DPR-nya masih seperti sekarang—terdiri dari anak, isteri, menantu, keponakan, sopir,—itu sangat berbahaya.

Apalagi yang berbahaya?

Yang merisaukan dalam pembentukan kabinet nanti adalah tidak ada sama sekali accountability publik. Bayangkan saja, Presiden membentuk kementerian baru portofolio dan membubarkan satu departemen tanpa pertanggungjawaban publik. Dan hal itu tidak pernah dinyatakan secara terbuka.

Contoh yang terakhir terjadi adalah digantinya Harmoko sebagai menteri penerangan, tidak pernah dikemukakan alasannya. Padahal ini menyangkut kehidupan berbangsa. Lantas masyarakat senang karena Harmoko brengsek sebagai menteri penerangan, padahal bukan itu yang menjadi masalah serius. Pertanggungjawaban publik dari Presiden itu tidak ada. Ketika ditanya oleh wartawan apa pekerjaan Harmoko, Mensesneg Moerdiono menjawab sedang dicarikan pekerjaan yang terbaik untuk Harmoko. Padahal ini urusan negara, urusan RT saja kalau ketuanya tidak disetujui oleh warga bisa terjadi protes. Jadi proses pengambilan keputusan politik ini sangat gila-gilaan.

Analis masih sering membahas soal sipil-militer dalam kaitan dengan suksesi, menurut Anda apakah perdebatan itu masih relevan?

Menurut saya itu perdebatan yang tidak membawa hikmah apa-apa. Itu perdebatan yang sangat artifisial. Pertama, karena dikotomi sipil dan militer itu monopoli Indonesia. Collin Powel (kepala staf tentara Amerika) itu militer dan kalau kemarin ia mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, ia dipastikan menang kalau terus maju. Toh di Amerika tidak ada orang yang teriak Collin militer. Jadi dikotomi itu hanya monopoli Indonesia. Mengapa di Amerika tidak ada pertanyaan tentang senator-senator yang berasal dari tentara, padahal Senator Oliver North itu seorang penjahat dan militer yang terlibat kasus Irangate dan Nort tetap populer sebagai politisi justru karena ketentaraannya.

Yang menjadi persoalan di Indonesia, militer itu dianggap otoriter, padahal kenyataannya sipil juga bisa otoriter. Karena selama orde baru, pembredelan pers terbesar itu justeru di tangan menteri sipil yaitu Menpen Harmoko. Penempatan sumber daya manusia yang paling awut-awutan itu justeru sipil yaitu Habibie.

Jadi masalahnya bukan pada sipil dan militer. Dan yang menjadi legitimasi militer—setelah terjadinya pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah—tidak ada lagi pangdam yang ditolak oleh masyarakat setempat karena dia bukan putera daerah. Sedangkan dalam kasus gubernur hal itu masih sering terjadi. Hanya Gubernur DKI saja yang sudah bisa bukan putera daerah. Kalau putera Irian Jaya menjadi gubernur di Jawa Tengah, bisa ribut.

Sikap sipil seringkali mendua. Seperti dalam kasus gubernur, kita mengharapkan jatah ABRI dikurangi tetapi kita tidak menerima jatah putera daerah ditiadakan. Sehingga perdebatan sipil dan militer bagi saya tidak bernas dan tidak punya manfaat apa-apa. Malahan semakin menunjukkan adanya kebobrokan-kebobrokan masyarakat kita.[]

Advertisements