Internet dan Hak Cipta Intelektual

KOMPAS Rabu, 03-04-1996. Halaman: 17

Oleh Hermawan Sulistyo

SEJAK merebaknya demam internet di Indonesia, beberapa media massa cetak (surat kabar dan majalah) membuka homepage. Melalui jaringan on-line internet, yang dimuat bukan hanya berita-berita hangat, baik straight news ataupun features, melainkan juga artikel-artikel byline oleh penulis luar.

Suatu perkembangan yang luar biasa, karena materi tulisan menjadi tersebar ke wilayah-wilayah yang tak terjangkau, atau terlambat menerima, berita dari Indonesia. Warga Indonesia di luar negeri, misalnya, kini dapat menikmati isi suratkabar secepat pembaca di tanah air. Mereka selama ini punya akses jalur komunikasi, tetapi kurang bisa memanfaatkannya secara maksimum karena muatan informasinya kurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Namun, sesungguhnya perkembangan tersebut juga membawa implikasi yang sangat serius bagi dunia penerbitan (dalam pengertian umum, publishing). Salah satunya menyangkut masalah copyright, atau kita kenal sebagai hak cipta intelektual (sekalipun maknanya tidak persis sama). Ketika satu atau lebih orang menyerahkan karya ciptanya, yang dalam hal ini karya tulis, kepada penerbit (dalam artian luas, bukan hanya penerbit buku), maka hak pencetakan dan penyebarannya diserahkan kepada pihak penerbit. Dengan kata lain, copyright-nya diserahkan. Tetapi, copyright ikutan, yang umum disebut subsidiary right bisa ikut diserahkan dan bisa pula tetap berada di tangan penulis.

***

STANDAR konvensi yang berlaku umum di negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris, yang banyak rinciannya sudah dituangkan ke dalam UU. Perbandingan konvensi semacam ini sekaligus memberikan gambaran, betapa tertinggalnya kita dalam perlindungan copyright serta implikasinya pada perkembangan intelektual bangsa secara keseluruhan.

Harus dimaklumi, perangkat peraturan dan UU di negara-negara maju pun tak bisa mengikuti perkembangan teknologi publishing. Sebagai contoh, artikel atau item ke-7 dalam formulir pendaftaran copyright di Amerika tetap ada, tetapi isinya dikosongkan (deleted). Item ini tadinya mengandung rincian aturan yang menyangkut manufacturing. Dulu, tipografer dan pencetak punya hak yang terpisah dari penulis, yang mendaftarkan copyright karyanya.

Dalam proses standar penerbitan, pihak penulis menandatangani kontrak penerbitan dengan pihak penerbit. Kontrak ini umumnya dirancang oleh penerbit, jika perlu dengan perubahan di sana-sini untuk menyesuaikan keinginan atau kepentingan penulis. Dalam dunia penerbitan buku, kontrak demikian sudah jamak.

Penerbit besar (buku) biasanya punya kontrak standar yang sudah dicetak, dengan memberi peluang (mengosongkan) item-item yang dirasa memerlukan kesepakatan penulis, seperti nilai royalti. Repotnya, di luar dunia buku, tidak ada kontrak semacam ini. Penyumbang tulisan di jurnal, majalah, apalagi suratkabar, sama sekali tidak dilindungi kontrak penerbitan yang mengikat kedua belah pihak.

Padahal, pada penerbitan di luar bukulah sering muncul aspek komersial yang lebih tinggi. Pencaplokan ide dari sebuah tulisan untuk menciptakan iklan, misalnya, bukan hal yang jarang terjadi. Yang juga sering disalah mengerti, kontrak penerbitan seolah-olah hanya berfungsi melindungi kepentingan penulis dari “keserakahan” komersial penerbit.

Secara teoretik, penerbitan tanpa kontrak pun membuka peluang bagi penulis yang “nakal” untuk menekan penerbit. Kasus mutakhir dan ekstrem, karena sesungguhnya dilandasi kontrak yang mengikat, ialah pertarungan hukum antar Joan Collins, bintang Hollywood, dengan penerbit raksasa Random House.

Persoalan berawal dari persetujuan Random House untuk memberi uang muka 1,3 juta dollar AS atau hampir 3 milyar rupiah. Sedianya, Collins harus menulis dua buah naskah buku, dalam kondisi laik terbit. Setelah diserahkan, ia akan menerima sisa uang kontrak penulisan sebesar 4 juta dollar AS.

Tetapi, ternyata Random House menganggap, naskahnya tak laik terbit. Lewat pengadilan, mereka minta Joan Collins mengembalikan uang muka yang telah diterimanya. Namun, Collins justru menuntut balik, minta supaya Random House membayar sisa uang kontrak. Di sini, pelajaran penting yang bisa kita tarik bukan hanya dari aspek hukumnya, melainkan juga aspek locus hubungan penulis-penerbit dan copyright di dalamnya.

Salah satu elemen terpenting kontrak penulis-penerbit ialah cakupan penyerahan copyright. Yang diatur umumnya tidak mencakup subsidiary rights. Ini berarti, harus ada kontrak tambahan atau terpisah jika, misalnya, menyangkut penerbitan ulang, penerjemahan dan penerbitan ke dalam bahsa asing, pengangkatan isinya menjadi skenario film, dan hal-hal sekunder lainnya yang tidak diatur dalam kesepakatan induk penyerahan copyright. Seluruh kesepakatan dalam perjanjian penyerahan copyright akan berlaku selama kurun waktu tertentu.

***

DI Inggris, copyright berlaku selama masa hidup penulis plus 70 tahun, sementara di Amerika plus 50 tahun. Selama kurun waktu tersebut, diperkirakan royalti penulis sudah bisa dinikmati hingga generasi cucunya. Setelah itu, copyright menjadi public domain alias milik umum. Siapa saja boleh menerbitkan ulang. UU seperti inilah yang melindungi kepentingan penulis sekaligus kepentingan umum.

Sudah jamak diakui, bahwa tanpa kepastian UU atau aturan mengenai copyright, penulis akan malas berkarya. Masalahnya memang bukan sekadar materi (bayangkan, royalti tertinggi 15 persen, sementara biasanya 5-10 persen dari harga jual bruto). Karya tulis adalah produk intelektual, yang melibatkan proses-proses immaterial serperti perasaan dan pengetahuan.

Penerbitan oleh pihak manapun secara sesuka hati sama halnya dengan mematikan proses kreatif penulis. Namun, seperti telah disinggung, di luar penerbitan buku, tidak pernah ada kontrak penerbitan antara penulis dengan penerbit. Mengambil contoh kasus sehari-hari, penerbit majalah atau suratkabar secara arbitre menentukan jenis dan sifat publikasi, bahkan honor, tulisan sumbangan dari luar. Penulis tidak punya hak untuk mengetahui, apalagi memilih, karyanya dimuat di halaman satu atau halaman lima bawah.

Dalam kondisi begini, yaitu pada saat kita sedang tertatih-tatih meniti jembatan rapuh yang menghubungkan segitiga kepentingan penulis-penerbit-pembaca, muncul fenomena internet. Di Amerika sendiri, UU Copyright ditulis tahun 1976 dan diundangkan 1978, sehingga tidak mencakup penerbitan elektronik (electronic publishing). Sekarang RUU untuk itu sedang digodok. Namun, ini bukan berarti tidak ada konvensi, bahkan aturan legal, yang bisa diterapkan untuk kasus-kasus penerbitan elektronik. Juga bukan berarti suatu pembenaran bagi semakin diabaikannya sisi ini di Indonesia.

Penerbitan elektronik seperti internet punya fungsi dan kedudukan yang sama seperti media massa lainnya. Karena itu, minimal untuk sementara, rincian proses hubungan segitiga penulis-penerbit-pembaca sama atau mirip dengan penerbitan hardcopy seperti buku, jurnal, majalah, dan suratkabar. Berdasar anologi ini, siapapun yang memuat ulang artikel di media cetak ke dalam internet tanpa ijin pemegang copyright, dapat dituntut lewat jalur hukum. Memang belum ada kasus demikian di Amerika, karena penerbit di sana selalu sedia payung sebelum hujan, antara lain melalui lubang kelemahan sistem penarikan files (retrieval system) yang temporer, sehingga mempengaruhi kebijakan penerbitan elektronik.

Dalam jangka menengah, apalagi pendek, agaknya masih mustahil bagi kita untuk memikirkan, apalagi mewujudkan, standar konvensi penerbitan elektronik, khususnya yang menyangkut penerbitan ulang artikel-artikel dari penerbitan cetak sebelumnya. Tulisan ini sekadar memberikan pemerian (deskripsi) ujung perkembangan teknologi, untuk menunjukkan ruang sela antara penerbitan elektronik dengan penerbitan cetak, yang kini sudah klasik dan konvensional, yaitu dunia penerbitan buku. Bermimpi pun kita masih sulit untuk bisa menyempitkan ruang kesenjangan ini. Sudah lebih dari satu dekade sejak saya secara sarkastik mengusulkan perlunya “Euthanasia Penerbitan Buku” di kolom Kompas ini akibat merananya dunia buku kita. Dalam kurun waktu ini, hampir tak ada perbaikan dalam kondisi penerbitan buku di Indonesia. Belum lagi masalah klasik selesai, kini sudah muncul persoalan baru yang jauh lebih kompleks di depan mata kita.

*Hermawan Sulistyo, kandidat Doktor, Scholarly Publishing Program, Arizona State University, Amerika Serikat

Advertisements