Historiografi tentang Resolusi Jihad NU

KOMPAS Jumat, 24-11-1995. Halaman: 4

Oleh Hermawan Sulistyo

DALAM historiografi (sejarah tentang sejarah) kemerdekaan Indonesia, peran pesantren dan komunitas Islam tradisional (secara spesifik, NU) memang terabaikan. Untuk kasus peristiwa 10 November di Surabaya, kondisinya persis seperti yang dikeluhkan Martin van Bruinessen dalam artikel Hairus Salim HS (Kompas, 10/11). Namun, ada beberapa penjelasan lain mengapa sejarah tertulis mengabaikan, atau menurunkan, peran mereka.

Dua alasan penelantaran yang muncul, menurut Hairus Salim, ialah terpusatnya perhatian ilmuwan pada gerakan-gerakan yang paling radikal dalam perang kemerdekaan, serta prasangka ilmiah dalam kajian Indonesia tahun 60-an dan 70-an, yang mempersepsikan NU sebagai tradisional dan konservatif. Namun, pertanyaan lebih lanjut, mengapa historiografi dan alur perkembangan studi ilmiah atas Peristiwa 10 November pada khususnya, dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada umumnya, sampai pada kondisi begini?

Sejarah tertulis selalu merupakan hak dan kadangkala monopoli golongan atau kelompok yang menang dalam pertarungan politik. Semakin terdistribusi kekuasaan politik kelompok pemenang ini, semakin beragam nuansa sejarah yang dimiliki suatu masyarakat. Marxist historiography dalam sejarah Rusia membuat interpretasi tunggal atas proses-proses sejarah Rusia dan Uni Soviet. Kemenangan politik federalisme Amerika membuka peluang yang sebaliknya. Di Indonesia, perbandingan dengan historiografi G30S/PKI bisa memperjelas kedudukan studi-studi atas 10 November dan Revolusi Kemerdekaan RI.

Dalam situasi pascasegera (post-immediate) 10 November, kaum santri dan terutama pasukan Hizbullah dan Sabillillah mendominasi arena kepolitikan di Jawa Timur. Peran ini kemudian menyatu dengan berbagai kekuatan lain, terutama pasukan reguler TNI, selama revolusi kemerdekaan. Tapi, seusai revolusi, rasionalisasi tentara dan perkembangan sosial-ekonomi komunitas NU (secara spesifik, Sabilillah dan Hizbullah) menyebabkan polarisasi karier dan terpecahnya kekuatan penekan mereka. Anggota yang selama perang dikenal “gila-gilaan” keberaniannya, sebagian sebagai akibat Resolusi Jihad NU, seperti Pak Ud (Yusuf Hasyim), menghentikan karier militernya dengan pangkat letnan satu.

Ribuan anggota lain menempuh jalan seperti Pak Ud, menanggalkan atribut militer. Sebagian besar bahkan memilih untuk menyingkir dari arena politik sama sekali. Mengingat peran mereka dalam masa pra dan selama perang kemerdekaan, sangat mengherankan bahwa dari mereka yang memilih karier militer, hanya ada sejumlah kecil eks anggota Sabilillah dan Hizbullah yang kemudian mencapai perwira menengah, apalagi perwira tinggi.

Dengan kehilangan posisi politik, berkurang pula kans mereka sebagai sumber dan pelaku sejarah. Kerinduan untuk memulihkan peran sejarah di masa lalu pun, sebagaimana selalu tercermin dalam acara reuni tahunan di Jatim, tak cukup untuk mendapatkan akses intelektual, apalagi pengakuan akademis. Serpih-serpih sejarah mereka, umumnya berupa potongan memoar dan kenang-kenangan, sesekali muncul dalam stensilan atau fotokopi manuskrip, artikel di majalah atau tabloid Tebuireng dan publikasi terbatas lainnya. Sebagai sumber bahan, mereka kehilangan posisi tawar sama sekali.

Pembagian peran

DI peta nasional, sepuluh tahun pascakemerdekaan diisi oleh dominannya peran PSI. Historiografi pun mengikuti alur ini. Buku Babon Kahin merupakan contoh paling mencolok. Studinya mengandung bias sumber dan analisis. Suatu pendekatan dan kesimpulan yang berusaha ditolak Ben Anderson melalui tesis pemuda, dengan penekanan pada peran pemuda dan laskar-laskar rakyat. Tapi, sekali lagi, Anderson pun tak lepas dari bias pengaruh percaturan politik dari kekuatan-kekuatan yang menawarkan sumber penulisan sejarah. Pendekatan yang dipakai, dan kesimpulan yang diperolehnya, sangat terpengaruh oleh suasana meningkatnya ketegangan politik dan peran PKI menjelang 1965, sebagaimana diakuinya dalam kata Pengantar buku budaya politik Indonesia.

Pada tingkat lokal, berbagai studi maupun rekaman “non-akademis” atas Peristiwa 10 November juga mengikuti kekuatan tawar kelompok atau golongan yang mengendalikan kekuasaan politik. Bung Tomo, salah seorang pemain utama drama Surabaya, tak lama kemudian sudah kehilangan posisi tawar politiknya. Penetapan Hari Pahlawan dan pengakuan atas peran-peran heroik di dalamnya tak cukup memberi ruang pengakuan atas peran Bung Tomo yang lebih besar dalam sejarah, selain “cuma” sebagai orator. Bahkan beberapa peneliti mulai mengajukan gugatan historiografis. Pidato-pidato Bung Tomo yang mengajak massa justru menjadi petunjuk bagi pasukan Sekutu untuk menggempur lokasi tersebut.

Sejarah lokal

Konteks inilah yang harus diperhatikan untuk melihat Peristiwa 10 November. Ketika William Frederick mendapati bahwa deskripsi sejarah tak mampu menjelaskan arus bawah di kota Surabaya. Ia berusaha mendekati revolusi kota tersebut melalui sejarah lokal.

Pilihan paradigmatik demikian membawa konsekuensi, ia harus memakai sumber-sumber sejarah yang pas dengan pendekatannya. Inilah sebabnya ia berkonsentrasi menjelaskan alur-alur kesinambungan gagasan sosial dari kampung (khususnya) Keputran di Surabaya melalui institusi semacam sinoman. Sumber pun kembali pada posisi tawar “pemilik sejarah” Tak heran bahwa informasi penting digali, antara lain, dari Cak Rus (Roeslan Abdulgani) dan ingatan kolektif suatu kampung di Surabaya. Keduanya, kebetulan atau tidak, bersifat sekuler. Atau, minimal Islam bukanlah substansi dan cap yang dibawa.

Seharusnya, peluang historiografi yang dibuka Frederick bisa mengantarkan arah rekaman kenangan dan studi akademis baru, yang menghindari penulisan elitis seperti biasa dikenal dalam sejarah kita. Tapi, karya penting berikutnya, seperti “buku putih”-nya eks pejuang 10 November, maupun karangan Barlan Setiadijaya, justru tidak memanfaatkan lubang kelemahan studi Frederick. Sebagai sejarah lokal (bukan sejarah kota), Frederick “terpaksa” membatasi analisisnya pada alur kesinambungan selama, minimal, periode yang ditelitinya (1928-1946). Studi Frederick memang tidak merinci peran Resolusi Jihad NU dan fatwa Hadratus Syekh khususnya dalam Peristiwa 10 November. Tapi tidak seperti ditulis Hairus Salim, berbagai bagian lain dalam studinya cukup jelas memaparkan hubungan tersebut.

Kini tak banyak lagi sumber-sumber primer yang tersedia. Saksi hidup pun makin berkurang. Kalau rekonstruksi pengalaman kolektif kita sebagai suatu bangsa ingin dilakukan selengkap mungkin, studi atas Resolusi Jihad NU harus dibuat sebagai pemantik untuk menyusun peta yang lebih  komprehensif, menyangkut peran Sabilillah dan Hizbullah. Akhirnya, peran mereka pada gilirannya secara imperatif ditempatkan dalam konteks lebih luas, yaitu NU, umat Islam, dan bahkan semua unsur sejarah bangsa. Persoalannya, tak banyak, bahkan hampir tak ada peneliti yang punya keahlian membuka tapak historiografi ini. Yang punya pun, seperti Martin van Bruinessen, lebih berminat pada topik-topik lain. Atau adakah peneliti Indonesia yang berminat memulainya?[]

* Hermawan Sulistyo, penerjemah buku WH Frederick, Pandangan dan Gejolak (1989); sekarang fellow di Program for Southeast Asian Studies, Arizona State University.

Advertisements